pasal tentang kebudayaan. Kebudayaan yang sebagian. pasal tentang kebudayaan

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 5. og. Dalam kenyataan, sampai saat ini belum ada rumusan umum yang seragam tentang MKNI ini. Istilah tersebut sudah digunakan para pendiri bangsa pada UUD 1945 dalam Pasal 32, yaitu “Pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Mengingat : 1. Setiap warga negara berhak Konfesi 1996: Pasal 5 Tentang Kebudayaan dan Lingkungan Hidup. Pasal 32 (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Amandemen mengubahnya menjadi : (1). j. Istilah “pemajuan kebudayaan” tidak muncul tiba-tiba. Secara keseluruhan, Bab Desa Adat ini memiliki 16 pasal dan 26 ayat, yang dibagi ke dalam empat topik. Dasar hukum terbitnya Permendikbudristek 55 tahun 2022 tentang IPK adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan. Ketentuan Khusus Desa Adat. Sikap Islam Terhadap Kebudayaan Islam sebagaimana telah diterangkan yaitu untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan seimbang Menurut penjelasan UUD Pasal 32, kebudayaan Islam dibagi menjadi tiga macam yaitu: 1. UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 mengamanatkan "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (3) Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. \ '. F. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan; Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Kebudayaan dan terdiri dari dua pasal yaitu pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan. * ) (2) Negara menghormati dan memelihara. Setelah dilakukan amandemen, nama Bab XIII diubah menjadi Pendidikan dan Kebudayaan yang tetap berisi 2 pasal namun ada penambahan ayat. Pendidikan menurut amanat konstitusi. Pasal 7 Pembangunan. id 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik. Keempat topik tersebut adalah:Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah . . Pasal 12 (1) Borang Identifikasi dan Borang Capaian yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan dalam UUD 1945 terdiri dari dua pasal, yakni pasal 31 dan pasal 32. Berikut isinya yang dikutip langsung dari Pasal 31 UUD 1945: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. kemdikbud. Bunyi pasal 32 ayat 1 dan 2 tentang Kebudayaan nasional dan bahasa daerah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi Belum Tersedia. II. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. UU Pemajuan Kebudayaan merupakan gagasan antarkementerian,. Pasal 31 menggariskan hak warga negara untuk mendapat pendidikan sekaligus kewajibannya untuk mengikuti pendidikan dasar yang wajib dibiayai pemerintah. Menimbang : a. Tutup. RUU Pemajuan Kebudayaan yang disahkan dalam rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pemajuan Kebudayaan, pada Kamis (27/4/2017), di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, terdiri atas IX Bab dan 61 pasal. Perpres ini mengatur mengenai strategi kebudayaan yang digunakan merupakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dalam melaksanakan Pemajuan. nasional. Dewan Kebudayaan tersendiri ini bekerja untuk pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan di Yogyakarta. Pasal 31 ayat 1 sampai 5 merupakan bagian UUD 1945 Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan UUD 1945. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. go. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. realisasi anggaran program bidang kebudayaan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repulik Indonesia Tahun 1945; 2. Isi dari pasal 31 setelah diamandeman yaitu: 1. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut maka diterbitkan Undang-Undang. Setelah amendemen yang keempat, Pasal 31 UUD 1945 mengalami perubahan. 2020. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 27. Berikut adalah isi pasal 31 UUD 1945 yang mengutip dari laman dpr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4, BN. Kebudayaan jauh lebih luas daripada bahasa. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu. Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022. akarta (Berita Negara . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dari pasal tersebut kita sudah dapat mengetahui bahwa. Nomor Peraturan: 20: Tahun Peraturan: 2016: Jenis Peraturan: Peraturan Menteri: Tempat Penetapan: DKI Jakarta: Tanggal Penetapan: 06 Juni 2016: Tanggal Pengundangan: 28. Merujuk pada pengertian difusi di atas, maka kita dapat membedakan dua Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2017; dan Perpres Nomor 65 Tahun 2018. J. Peraturan Menteri Nomor 20 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah: Tajuk Entri Utama: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat : 1. DIY memiliki Dewan Kebudayaan. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Mengutip situs resmi DPR, UUD 1945 Pasal 31 tergolong dalam BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 6 Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. com Ambon, Maluku – Undang-undang No. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN. . Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (7), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 5. 48, peraturan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 87 (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia“Persentase FBK tahun 2023 meliputi Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya sebesar 40%, Stimulan Kegiatan Ekspresi Budaya sebesar 20%, dan Afirmasi sebesar 20%. 2. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan islam 2. Pasal 31 ayat 1 sampai 5 UUD 1945 mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia dalam pendidikan, kewajiban pemerintah di bidang pendidikan dasar dan sistem pendidikan, dan anggaran pendidikan nasional. dalam bidang kebudayaan. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019. c. id : 6 hlm. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. go. Pasal 1 Dalam Peraturan. 2020/No. Dewan Kebudayaan dalam penjelasan Perdais DIY 3 tahun 2017 tentang Kebudayaan adalah lembaga yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam hal kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan DIY. Untuk itu, negara wajib menganggarkan 20 persen dari APBN dan APBD untuk membiayai penyelenggaraan. Peraturan Menteri Nomor 37 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah: Tajuk Entri Utama: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun pasal-pasal dalam konstitusi yang menjadi landasan hukum bagi perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia adalah: Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut terdiri dari lima ayat yang berbunyi: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia secara menyeluruh dan terpadu; e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia secara ' menyeluruh dan terpadu; e. pasal 32 tentang kebudayaan, sebelum . ” Berdasarkan amanat tersebut, negara wajib berperan aktif menjalankan agenda pemajuan kebudayaan nasional. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan;: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat Dengan,. menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah; Mengingat : 1. 3. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD),Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun - 2 - jdih. Kedua, isi pasal 32, semula berbunyi “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pada zaman “polemik kebudayaan” tahun 1930-an, masalah utama bangsa Indonesia dalam bidang kebudayaan adalah terpuruknya harkat kemanusiaan bangsa Indonesia akibat penjajahan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik RUU Pemajuan Kebudayaan. *) (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Kita memercayai dan menyaksikan: Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang membahas tentang pengembangan kebudayaan Indonesia secara umum. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU YANG DIGUNAKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN. Pasal yang menjelaskan tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan adalah pasal 31. ABSTRAK: bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa keberagaman Kebudayaan. (2). Amandemen ini memberikan pengaturan dasar tentang hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. TENTANG DATABASE PERATURAN. Pasal 31. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN. Anda spesifik bertanya soal bullying terhadap anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa . Negara menghormati dan memelihara bahasa. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; Mengingat : 1. 4. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut dan langit/ruang angkasa. (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan Strategi Kebudayaan. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Selain kedua program tersebut, terdapat pula Dana Indonesiana sebagai dana abadi kebudayaan yang bertujuan mendukung pemajuan kebudayaan dengan. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. id. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Melihat dari bagaimana bullying itu dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 10 (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupatenjkota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi. See full list on jogloabang. Nomor Peraturan: 37: Tahun. Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang. Kebudayaan yang sebagian. Oleh karena itu, program pembangunan kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);Ketentuan Khusus Desa Adat - Kedesa. UU No. kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan, dan sebagainya dari individu ke individu lain, dari suatu golongan ke golongan lain dalam suatu masyarakat atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. 59 Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakanNya. (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perubahan nama Bab XIII ini dilakukan dalam amandemen tahap ke-3 pada Sidang Tahunan MPR tanggal. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dasar Hukum Permendikbud 6 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. go. Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, telah dikeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengatur tentang pemilikkan dan. Sebelum diterapkan amandemen, Pasal 32 UUD 1945 terangkum dalam Bab XIII tentang Pendidikan yang berisi 2 pasal. Pasal 32 UUD 1945 Menurut UUD 1945 Pasal 32 yaitu : (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, pemerintah bersama dengan Komisi X DPR RI akhirnya mengeluarkan UU Pemajuan Kebudayaan RI. 3. Pada 27 April 2017, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan Pemerintah sebagai acuan legal-formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia. Dalam UU Desa ini, pengaturan mengenai Desa Adat terdapat di Bab XIII, yang terentang dari Pasal 96 hingga Pasal 111. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menekankan pada penguatan tata kelola kebudayaan, dengan fokus pada aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.